Home Investasi Pengertian Hukum Investasi di Indonesia

Pengertian Hukum Investasi di Indonesia

0

| Dikirim pada: 14-01-2013 | Kategori: Investasi | ilustrasi: Wilson Souza | tema: Hukum Investasi
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

hukum-investasi

Hukum Investasi yakni sebagai contoh di Indonesia telah menjadi sebuah “hukum baku” untuk orang-orang yang akan melakukan berbagai investasi pada berbagai sektor juga. Ada banyak teori-teori yang telah menjelaskan tentang hukum investasi. Artikel kali ini secara simpel ingin mencoba membedah dan menjelaskan apa pengertian hukum investasi dan teori yang dicakup di dalamnya.

Dalam upaya untuk menentukan kebijakan soal hukum investasi sendiri sangat dipengaruhi oleh teori-teori lain yang memang sudah lebih menimbangkan motivasi para pengusaha besar baik dalam sekala transnasional atau sering disebut sebagai multinational corporation (MNc). Teori-teori seputar hukum investasi tersebut pun telah dikenal punya kaitan dengan investasi asing yang muncul dalam sebuah negara. Antara lain teori hukum investasi tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Dunning eclectis theory.
  2. Vernon’s product life cycle theory.
  3. International organization theory.
  4. Exchange risk theory.
  5. Market imperfectio theory.
  6. The transaction cost.
  7. The horizon global theory.

Eloborai Teori Hukum Investasi

Teori-teori seputar hukum investasi tersebut secara lebih spesifik akan menjelaskan tentang berbagai moda motivasi dan kepentingan yang dipunya oleh pihak asing ketika melakukan investasi ke luar negeri. Antara lain faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan adalah:

  • Ekspansi pasar, yakni kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pasar asing.
  • Berbagai keunggulan yang dipunya oleh perusahaan.
  • Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh suatu negara dimana memang sebagai tujuan investasi.
  • Political will yang dimiliki oleh negara tujuan pada pemodal.
  • Manajemen resiko yakni mencakup kestabilan politik dan hukum dalam suatu negara.
  • Kelimpahan bahan baku yang dimiliki oleh negara tujuan investasi tersebut.

Untuk mempelajari hukum investasi maka sangat wajar bahwa menentukan kebijakan investasi di negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia punya kesulitan dan bukanlah pekerjaan yang mudah. Para pemodal asing ketika akan mengucurkan dana kerap memang harus menghadapi para pengambil kebijakan negara dimana dia akan menanamkan modal yang dia miliki. Di antara kedua pihak tersebut pasti punya kepentingan dan motivasi yang berbeda. Nah, hal inilah yang kerap mengakibatkan hukum investasi pada sebuah negara seperti Indonesia menjadi mandul atau tidak memiliki wibawa karena malah dianggap memunculkan masalah karena berbagai kekurangan sehingga menghambat para calon investor ataupun para investor.

Dilema Hukum Investasi

Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi hukum investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang menjadi tujuan investor tersebut dan pihak investor sendiri karena harus dapat mengakomodasi kepentingan kedua pihak.

Di antaranya adalah jangan sampai pemerintah malah mempertimbangkan untuk membuat sebuah kebijakan hukum investasi yang memihak pada sifat oportunis dan ambivalen. Oportunis sendiri adalah kebijakan absurd atau hampir mustahil dilaksanakan oleh pihak investor yang akan menanam modal tersebut. Sedangkan ambivalen adalah peraturan yang bisa saja sering berubah seiring keadaan dan bersifat subjektif. Nah, untuk mencegah kedua sifat tersebut dalam kebijakan pemerintah maka perlu dirumuskan ulang hukum investasi yang memang “baku” dan menciptakan suasana investasi yang memang bergairah serta kondusif.

Investasi sendiri di satu sisi memang sangat penting dalam hal pengembangan dan pembangunan sebuah masyarakat. Tetapi harus diingat bahwa jangan sampai juga investasi asing menjadi sebuah kebiri bagi masyarakat negara tujuan investasi tersebut. Maksudnya adalah kita pun tidak menjadi terlalu tunduk pada investor asing tersebut ataupun sebaliknya. Semuanya memang harus diusahakan seimbang dan mengakomodasi kedua belah pihak. Karena bagaimanapun hukum investasi di Indonesia jika terlalu sulit maka akan membuat para pemilik modal tidak ingin berinvestasi di Indonesia dan berdampak pula pada pembangunan masyarakat.

Komentar anda

Komentar Anda untuk
Pengertian Hukum Investasi di Indonesia